Oleh: Dr. H. Sulthani, S.H., M.H.
MAKASSAR, liputan47.com — Dalam negara hukum yang demokratis, kecerdasan dan kejujuran semestinya menjadi dua pilar utama dalam kepemimpinan. Meritokrasi idealnya memberikan ruang kepada mereka yang memiliki kapasitas intelektual sekaligus integritas moral untuk mengabdi dan memajukan bangsa.
Namun, realitas politik elektoral dan tata kelola pemerintahan di Indonesia kerap menghadirkan fenomena yang berbeda. Dari sinilah muncul sebuah pertanyaan reflektif sekaligus ironis: Apakah Indonesia hari ini benar-benar membutuhkan orang-orang cerdas dan jujur untuk menata negeri, atau justru sistem politik perlahan menyingkirkan mereka?
Fenomena tersingkirnya figur yang memiliki kapasitas dan integritas dapat dilihat melalui perspektif politik pragmatis. Dalam praktiknya, politik pragmatis menempatkan kepentingan kekuasaan sebagai orientasi utama. Nilai sebuah kebijakan tidak lagi semata-mata diukur berdasarkan moralitas, kepentingan publik, atau kebenaran objektif, tetapi berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu mempertahankan kekuasaan, mengamankan kepentingan kelompok, dan memenuhi kepentingan jangka pendek.
Ketika politik pragmatis menjadi panglima, ukuran dalam memilih pemimpin pun ikut bergeser.
Kecerdasan Digantikan Kepatuhan dan Modal
Orang cerdas cenderung kritis, berbasis data, dan visioner. Mereka mempertanyakan kebijakan, meminta argumentasi yang rasional, serta berani menyampaikan kritik ketika menemukan sesuatu yang dianggap keliru.
Dalam sistem politik yang transaksional, karakter seperti itu terkadang dipandang sebagai ancaman. Figur yang kritis dan mandiri dianggap lebih sulit dikendalikan dibandingkan mereka yang memilih patuh terhadap kepentingan kelompok.
Di sisi lain, modal finansial dan kemampuan menggerakkan mesin elektoral sering kali menjadi faktor yang sangat menentukan. Akibatnya, gagasan dan kapasitas dapat kehilangan tempat ketika berhadapan dengan kekuatan modal serta kepentingan politik.
Ketika Kejujuran Dianggap Mengganggu
Kejujuran menuntut transparansi dan akuntabilitas. Sementara politik pragmatis sering kali tumbuh melalui kompromi, lobi kepentingan, pembagian kekuasaan, hingga negosiasi yang tidak selalu terbuka kepada publik.
Figur yang memilih mempertahankan prinsip dan menolak praktik yang dianggap koruptif, manipulatif, atau kolutif berpotensi menjadi pihak yang tidak nyaman bagi mereka yang telah menikmati sistem tersebut.
Dalam kondisi seperti ini, orang yang berintegritas dapat tersingkir bukan karena tidak memiliki kemampuan, tetapi karena tidak bersedia mengikuti aturan main yang dianggap menyimpang.
Seleksi Alam yang Terbalik
Kondisi tersebut kemudian melahirkan apa yang dapat disebut sebagai seleksi negatif (adverse selection).
Orang-orang yang memiliki integritas tinggi bisa memilih mundur karena enggan berkompromi dengan praktik politik yang tidak sesuai dengan prinsip mereka. Sebaliknya, mereka yang pandai membaca kepentingan, membangun loyalitas personal, dan memainkan politik citra justru berpeluang mendapatkan ruang yang lebih besar.
Jabatan strategis akhirnya berisiko diisi oleh orang-orang yang lebih piawai memoles citra daripada menunjukkan substansi, lebih terampil memuji kekuasaan daripada mengkritisinya, serta lebih mengutamakan kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan masyarakat.
Dampaknya Terhadap Tata Kelola Negara
Jika kondisi tersebut berlangsung terus-menerus, dampaknya bukan hanya pada kualitas politik, tetapi juga terhadap tata kelola negara.
Kebijakan publik berpotensi lahir tanpa kajian yang memadai, program berubah-ubah mengikuti kepentingan jangka pendek, sementara persoalan mendasar seperti pendidikan, kesehatan, kemiskinan struktural, kepastian hukum, dan pembangunan infrastruktur membutuhkan perhatian yang konsisten dan berkelanjutan.
Negara yang dikelola dengan orientasi “yang penting menguntungkan dan aman hari ini” akan kesulitan membangun kebijakan jangka panjang yang berorientasi pada masa depan.
Inilah salah satu wajah politik pragmatis: kepentingan jangka pendek mengalahkan visi jangka panjang, sementara kepentingan kelompok dapat menggeser kepentingan publik.
Jangan Biarkan Akal Sehat Menjadi Barang Mewah
Jika kecenderungan ini terus dibiarkan, pelemahan institusi negara dapat terjadi secara perlahan. Ketika orang cerdas dan jujur semakin kehilangan ruang, bangsa berisiko mengalami krisis kualitas kepemimpinan dan kemunduran dalam pengelolaan negara.
Karena itu, kaum akademisi, intelektual, dan masyarakat sipil perlu terus menjaga ruang publik agar politik tidak semata-mata menjadi arena transaksi kepentingan.
Sudah saatnya orang-orang yang memiliki kecerdasan, integritas, dan keberanian moral mengambil kembali ruang pengabdian di berbagai bidang kehidupan bernegara.
Kecerdasan tidak boleh dianggap sebagai ancaman. Kejujuran tidak boleh menjadi beban. Keduanya justru harus menjadi kebutuhan utama dalam menata masa depan Indonesia.
Sebab, membiarkan politik pragmatis menguasai seluruh ruang kekuasaan sama artinya dengan membiarkan moralitas dan akal sehat menjadi sesuatu yang dianggap opsional.
Padahal, untuk membangun negara yang kuat dan bermartabat, kecerdasan dan kejujuran seharusnya bukan pilihan—melainkan kebutuhan.
Tim Jurnalis
