MAROS, liputan47.com – Momentum pergantian kepemimpinan di tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, kini tengah menjadi sorotan hangat. Pendaftaran calon ketua RT dan RW masa bakti 2026-2031 yang berlangsung pada 26 hingga 30 Maret 2026 diharapkan bukan sekadar proses administratif, melainkan wujud nyata demokrasi yang berlandaskan regulasi dan aspirasi masyarakat.
Menanggapi proses tersebut, Akram Lallo, selaku Ketua Remaja Bontoa, memberikan pernyataan tegas mengenai pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap aturan. Ia menekankan bahwa pemilihan harus berjalan sesuai prosedur guna menghindari adanya penyelewengan hak maupun ketimpangan yang merugikan masyarakat.
“Kami mengingatkan instansi terkait yang bertanggung jawab khusus ya Camat Mandai dan Lurah Bontoa agar tetap menjalankan pemilihan ini sesuai prosedur yang berlaku. Pemilihan RT dan RW harus didasarkan pada hasil musyawarah yang jujur dan benar-benar mempertimbangkan aspirasi masyarakat setempat,” ujar Akram Lallo.
Akram Lallo menyoroti bahwa keterbukaan informasi dan keabsahan syarat calon menjadi kunci utama. Menurutnya, setiap tahapan mulai dari pendaftaran hingga penetapan harus dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Hal ini penting untuk mencegah praktik-praktik yang tidak sesuai dengan regulasi pemilihan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Bagi pemuda Bontoa, mengawal proses ini adalah bentuk kewajiban moral. Akram Lallo menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau jalannya pemilihan sebagai bentuk tanggung jawab sosial.
“Sebagai pemuda, kami memiliki tanggung jawab untuk terlibat aktif sebagai social control. Kami ingin memastikan tidak ada prosedur yang dilangkahi. Partisipasi aktif ini kami lakukan demi dampak positif bagi masyarakat Bontoa ke depan, agar pemimpin yang terpilih benar-benar memiliki legitimasi yang kuat dari warga,” tambah Akram Lallo.
Keterlibatan aktif elemen pemuda diharapkan dapat meminimalisir potensi konflik horizontal dan memastikan bahwa hak suara warga dihargai sepenuhnya melalui mekanisme yang demokratis dan transparan.
