MAROS,liputan47.com – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Kawal Amanat Reformasi (AKAR) yang terdiri dari PMII Kabupaten Maros dan SAPMA Pemuda Pancasila Kabupaten Maros menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu (24/6/2026) sebagai bentuk penyampaian aspirasi terhadap berbagai persoalan nasional maupun daerah.
Aksi dimulai dari Kantor Bupati Maros sebelum massa melakukan long march menuju Kantor DPRD Maros sambil membawa sepuluh tuntutan yang dinilai menjadi perhatian masyarakat.
Berbagai isu nasional menjadi sorotan dalam aksi tersebut, mulai dari evaluasi kinerja Kabinet Merah Putih, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kinerja Badan Gizi Nasional (BGN), hingga implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Sementara di tingkat daerah, massa menyoroti maraknya aktivitas tambang ilegal, polemik mutasi guru, pemerataan tenaga pendidik, serta perlindungan hak-hak guru di Kabupaten Maros.
Aksi sempat menarik perhatian publik ketika rombongan kendaraan KDMP yang melintas di depan Kantor Bupati Maros dihentikan massa sebagai simbol penyampaian aspirasi. Kendaraan tersebut kemudian turut berada dalam iring-iringan massa menuju Kantor DPRD Maros.
Setibanya di DPRD Maros, massa diterima langsung oleh Ketua DPRD Maros bersama perwakilan Pemerintah Kabupaten Maros untuk melakukan dialog terkait berbagai tuntutan yang disampaikan.
Ketua PC PMII Maros, M. Alif Al Isra, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk komitmen mahasiswa dan pemuda dalam mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Maros, Ahmad Takbir Abadi, menyebut aksi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral generasi muda dalam mengingatkan pemerintah agar tetap berjalan sesuai amanat reformasi.
Ia juga menyoroti persoalan mutasi guru dan aktivitas tambang ilegal yang dinilai membutuhkan langkah konkret dan penanganan serius dari pemerintah daerah.
Jenderal Lapangan Aksi, Hardiansyah, menegaskan bahwa aksi yang dilakukan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk kontrol sosial agar pemerintah segera merespons berbagai persoalan yang menjadi keresahan masyarakat.
“Gerakan ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa dan pemuda untuk memastikan kebijakan publik benar-benar berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
AKAR Maros menyatakan akan terus mengawal seluruh tuntutan yang telah disampaikan dan siap kembali turun ke jalan apabila tidak terdapat tindak lanjut nyata dari pemerintah.
Aksi yang berlangsung tertib dan kondusif tersebut menunjukkan sinergi antara gerakan mahasiswa dan organisasi kepemudaan dalam mengawal demokrasi, memperjuangkan aspirasi masyarakat, serta memastikan kebijakan publik tetap berpihak pada kepentingan rakyat.Jika diinginkan, saya juga dapat membuatkan versi dengan judul yang lebih menarik dan bernilai berita tinggi.
Tim Jurnalis liputan47.com
