MAROS,liputan47.com — Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/Corporate Social Responsibility (TJSL/CSR) Kabupaten Maros periode 2026–2031 resmi memasuki babak baru. Hal ini ditandai dengan digelarnya agenda pembentukan pengurus baru sekaligus penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepengurusan periode 2021–2026.
Dalam forum musyawarah tersebut, Chaerul Syahab resmi dipercaya dan diberi amanah untuk memimpin Forum TJSL/CSR Kabupaten Maros untuk lima tahun ke depan. Terpilihnya Chaerul merupakan buah dari dukungan solid berbagai perusahaan yang beroperasi di Maros, serta sinergi dari elemen organisasi kepemudaan dan organisasi buruh.
Pertemuan strategis ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Maros bersama Dinas Sosial Kabupaten Maros. Turut hadir jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, di antaranya:
– Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida)
– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
– Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans)
– Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
– Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopumdag)
Kehadiran lintas sektor mulai dari jajaran pemerintah daerah, pimpinan dunia usaha, hingga keterwakilan buruh , pemuda dan mahasiswa menegaskan komitmen bersama dalam mengoptimalkan kontribusi TJSL/CSR untuk kemajuan daerah.
Terbentuknya kepengurusan baru ini mendapat sambutan positif dari elemen Buruh. Ketua Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia (FSPBI) Kabupaten Maros, Akram Lallo, menyampaikan apresiasi dan harapannya agar forum ini mampu menjadi jembatan yang inklusif.
“Kami berharap Forum TJSL/CSR periode 2026–2031 ini dapat bertindak secara transparan, akuntabel, dan benar-benar menyasar kebutuhan krusial masyarakat. TJSL/CSR perusahaan tidak boleh sekadar menjadi pemenuhan kewajiban administratif, tetapi harus berdampak langsung pada kesejahteraan tenaga kerja lokal, pembukaan lapangan kerja, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan industri secara khusus dan Masyarakat Kabupaten Maros secara umum” tegas Akram Lallo.
Secara umum, terbentuknya kepengurusan Forum TJSL/CSR Kabupaten Maros periode 2026–2031 diharapkan dapat memperkuat sinergi antara kebijakan pembangunan pemerintah daerah dengan program pembiayaan non-APBD dari sektor swasta.
Dengan wadah yang terintegrasi ini, pendistribusian TJSL/CSR perusahaan diharapkan dapat terarah pada program prioritas seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, perlindungan lingkungan hidup, kesejahteraan buruh serta peningkatan kapasitas SDM lokal di Kabupaten Maros.
Tim Jurnalis
